Tokyo kembali menghadapi tantangan di tengah derasnya arus wisatawan asing. Kawasan Shinjuku, salah satu pusat aktivitas paling sibuk di ibu kota Jepang, kini berencana memperketat aturan akomodasi sewa jangka pendek. Langkah tersebut diambil setelah keluhan warga mengenai perilaku sebagian wisatawan terus meningkat.
Shinjuku Siapkan Pembatasan Akomodasi Sewa
Shinjuku merupakan kawasan yang dikenal dengan kehidupan malam, pusat belanja, restoran, hingga berbagai tempat hiburan. Popularitas tersebut membuat kebutuhan tempat menginap terus bertambah, termasuk akomodasi sewa jangka pendek yang dikenal dengan istilah minpaku Tokyo.
Pemerintah Distrik Shinjuku mencatat terdapat sekitar 4.000 properti sewa jangka pendek di wilayah tersebut. Jumlah itu disebut mendekati 10 persen dari keseluruhan properti sejenis yang ada di Jepang.
Lebih dari separuh properti berpotensi terdampak
Aturan baru yang sedang disiapkan akan membatasi operasional akomodasi sewa jangka pendek di kawasan permukiman serta lokasi yang berada di sekitar sekolah.
Jika kebijakan tersebut diterapkan, lebih dari 50 persen properti yang saat ini beroperasi diperkirakan terkena dampak. Artinya, sekitar 2.000 unit berpotensi berhenti beroperasi, termasuk beberapa properti yang dipasarkan melalui platform Airbnb.
Keluhan Warga Terus Meningkat
Keputusan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Pemerintah Shinjuku mencatat jumlah keluhan mengenai akomodasi sewa jangka pendek meningkat sekitar 40 persen dalam setahun hingga Maret 2026.
Masalah yang disampaikan warga cukup beragam. Mulai dari wisatawan membuang sampah sembarangan, merokok di tempat yang dilarang, membuat suara berisik, hingga memasuki area yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi wisatawan.
Perbedaan kebiasaan menjadi persoalan
Bagi sebagian warga Jepang, aturan mengenai kebersihan, ketenangan lingkungan, dan pemilahan sampah merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketika wisatawan tidak memahami atau mengabaikan aturan tersebut, gesekan dengan masyarakat lokal pun lebih mudah terjadi.
Seorang pejabat Shinjuku mengatakan peningkatan bisnis akomodasi sewa jangka pendek turut diikuti bertambahnya berbagai persoalan di lingkungan sekitar.
Baca Juga Artikel:
Slot Deposit Dana Cepat Masuk dan Praktis 24 Jam
Overtourism Mulai Menjadi Perhatian Jepang
Persoalan di Shinjuku tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya popularitas Jepang sebagai tujuan wisata internasional. Sepanjang tujuh bulan pertama 2026, Jepang menerima lebih dari 24,5 juta wisatawan asing.
Jumlah tersebut menunjukkan betapa kuatnya daya tarik Jepang di mata wisatawan dunia. Pemerintah bahkan menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 60 juta orang pada 2030. Pada 2025, jumlahnya berada di kisaran 42 juta wisatawan.
Pertumbuhan tersebut memang memberikan keuntungan ekonomi bagi berbagai sektor. Hotel, restoran, transportasi, pusat perbelanjaan, hingga pelaku usaha kecil mendapat manfaat dari kedatangan wisatawan.
Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat juga dapat menimbulkan tekanan terhadap kehidupan masyarakat lokal.
Warga Mendukung Pembatasan Minpaku
Sejumlah warga Shinjuku menyambut baik rencana pemerintah untuk memperketat aturan. Mereka menilai pertumbuhan minpaku Tokyo perlu diimbangi dengan kepatuhan terhadap norma dan aturan lingkungan setempat.
Kebersihan dan ketenangan menjadi perhatian
Masaru Sato, warga Shinjuku berusia 70-an tahun, menilai persoalan sampah menjadi salah satu masalah yang paling mengganggu. Menurutnya, sebagian wisatawan belum memahami cara membuang sampah yang berlaku di lingkungan setempat.
Pendapat tersebut juga mendapat dukungan dari wisatawan asing. Luke Jemison, wisatawan asal Amerika Serikat berusia 24 tahun, menilai pembatasan tersebut masuk akal, terutama karena berkaitan dengan masalah kebisingan.
Tokyo Harus Menjaga Keseimbangan
Rencana Shinjuku menunjukkan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan jumlah wisatawan. Pemerintah juga harus memastikan kehadiran turis tetap memberikan manfaat tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat yang tinggal di kawasan wisata.
Pembatasan akomodasi bukan berarti menutup pintu bagi wisatawan. Kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, kepentingan pengelola penginapan, dan hak warga lokal untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman.
Bagi Tokyo, persoalan ini menjadi pekerjaan penting ketika jumlah wisatawan terus meningkat. Jika pengelolaan dilakukan dengan tepat, popularitas Jepang sebagai destinasi dunia dapat tetap berkembang tanpa membuat masyarakat lokal merasa semakin terdesak.
About the Author
