Perkembangan terbaru terkait SISKS Paku Buwono XIV menjadi perhatian masyarakat, khususnya pemerhati budaya dan Keraton Surakarta. Polemik muncul setelah nama tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Langkah tersebut memicu respons dari kubu Paku Buwono XIV Purbaya yang menilai ada sejumlah hal yang perlu diklarifikasi.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, tradisi, serta simbol yang memiliki nilai budaya tinggi bagi masyarakat Surakarta.
Pendaftaran Nama ke DJKI Memicu Perdebatan
Informasi mengenai pendaftaran SISKS Paku Buwono XIV pertama kali diketahui melalui data yang tercantum pada sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Permohonan tersebut masuk dalam kelas 41 yang berkaitan dengan kegiatan budaya, pendidikan, seminar, hingga penyelenggaraan pameran seni.
Pengajuan itu disebut masih berada dalam tahap pengumuman sehingga belum memperoleh status final.
Status Pendaftaran Masih Dalam Tahap Pengumuman
Berdasarkan data yang beredar, permohonan tersebut diajukan pada Mei 2026 dengan nomor tertentu dan saat ini masih berstatus masa pengumuman.
Artinya, berbagai pihak yang merasa berkepentingan masih memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan sesuai prosedur yang berlaku.
Kubu Purbaya Menilai Nama Tidak Bisa Menjadi Objek Hak Cipta
Juru bicara PB XIV Purbaya, KPA Singonagoro, menegaskan bahwa nama atau gelar pada prinsipnya bukan objek hak cipta.
Menurutnya, kemungkinan yang didaftarkan bukanlah nama secara langsung, melainkan unsur visual seperti logo atau tipografi tertentu yang memuat tulisan terkait.
Dugaan Pendaftaran Mengarah pada Logo
Setelah melakukan penelaahan, pihaknya menduga unsur yang diajukan berupa desain grafis dengan karakter warna dan bingkai tertentu.
Karena itu, mereka menyayangkan adanya langkah tersebut karena dianggap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Baca Juga Artikel:
Review Slot Bonanza Gold Hari Ini Terbaru
Surat Keberatan Akan Segera Dikirim
Pihak PB XIV Purbaya menyatakan akan segera berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Selain itu, mereka juga berencana mengirimkan surat keberatan secara resmi sebagai bentuk respons terhadap proses yang sedang berlangsung.
Mengacu pada Komitmen Sebelumnya
Kubu Purbaya mengaku masih memegang dokumen komitmen yang pernah dibuat bersama Kementerian Hukum pada masa sebelumnya.
Dokumen tersebut disebut memuat prinsip bahwa persoalan yang berkaitan dengan Keraton Surakarta sebaiknya dibahas melalui komunikasi internal terlebih dahulu.
Bantahan Mengenai Putusan Pengadilan
Di tengah polemik yang berkembang, muncul pula kabar mengenai adanya putusan pengadilan yang dianggap memberikan legitimasi kepada pihak tertentu untuk menggunakan nama kerajaan tersebut.
Namun, pihak PB XIV Purbaya membantah informasi tersebut.
Informasi Disebut Tidak Benar
Menurut keterangan yang disampaikan, tidak ada putusan pengadilan yang secara khusus menetapkan pihak tertentu sebagai satu-satunya pemilik hak penggunaan nama tersebut.
Mereka bahkan mengaku telah memperoleh keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa kabar tersebut tidak memiliki dasar yang benar.
Pendaftaran Dilakukan oleh Pengacara Asal Solo
Sebelumnya, seorang pengacara asal Solo bernama Arif Sahudi diketahui mengajukan permohonan pendaftaran ke DJKI.
Meski demikian, ia tidak mengungkap identitas pihak yang memberikan kuasa atau instruksi atas pengajuan tersebut.
Kelas Pendaftaran Berkaitan dengan Kegiatan Budaya
Deskripsi dalam permohonan menunjukkan bahwa penggunaan nama tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan seni, budaya, pendidikan, seminar, hingga hiburan.
Karena itu, proses yang berlangsung saat ini masih menjadi perhatian banyak pihak yang memiliki kepedulian terhadap sejarah Keraton Surakarta.
Polemik Budaya Perlu Diselesaikan dengan Dialog
Keraton Surakarta memiliki nilai sejarah panjang yang menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai persoalan yang muncul diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik.
Selain menjaga keharmonisan, dialog yang terbuka juga dapat mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, polemik mengenai SISKS Paku Buwono XIV diharapkan dapat menemukan solusi yang menghormati aspek hukum sekaligus menjaga nilai budaya yang telah diwariskan selama bertahun-tahun.
About the Author
